Foto: Konsolidasi Bawaslu dan DPD PAN Kukar. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PAN Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat konsolidasi internal sekaligus melakukan validasi data kader sebagai langkah menghadapi tahapan verifikasi partai politik yang akan dimulai pada Juli 2027 menuju Pemilu 2029.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi yang digelar bersama dengan Bawaslu Kukar di Gedung DPD PAN, Tenggarong, Senin (4/5/2026).

Ketua DPD PAN Kukar, Aini Farida, menyampaikan bahwa konsolidasi ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan struktur partai sejak dini, mengingat tahapan pemilu sudah memiliki jadwal awal yang harus diantisipasi.

Ia menekankan pentingnya kesiapan organisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat bawah.

Menurut Aini, penguatan internal dilakukan melalui konsolidasi berjenjang mulai dari DPD, DPC hingga pengurus cabang, seluruh struktur kepengurusan di tingkat DPD disebut telah terbentuk lengkap dan berjalan sesuai dengan pola dari DPW.

“Alhamdulillah struktur pengurus yang ada di DPD PAN itu sudah clear dan terbentuk semuanya,” kata dia.

Selain itu, PAN Kukar juga telah mengikuti pelatihan serentak bersama DPW sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pengurus. Kegiatan ini menjadi bekal bagi seluruh jajaran untuk menghadapi tahapan pemilu mendatang dengan lebih matang.

“Kebetulan kemarin untuk DPD PAN Kukar sudah ada pelatihan, yang mana pelatihan itu pelatihan serentak bersama DPW,” jelasnya.

Dalam aspek administrasi, Aini menegaskan bahwa validasi data kader menjadi fokus utama untuk menghindari tumpang tindih keanggotaan antar partai. Hal ini dinilai penting agar proses verifikasi partai berjalan lancar tanpa kendala.

“Artinya untuk data-data sudah sampai, jangan sampai ada tumpang tindih, alhamdulillah untuk di PAN insya Allah semua sudah clear,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kutai Kartanegara, Teguh Wibowo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi Bawaslu RI dalam rangka konsolidasi demokrasi dengan partai politik sebagai mitra strategis.

Ia menyebut berbagai isu penting dibahas, termasuk kesiapan verifikasi partai politik yang akan dimulai pada 2027.

Teguh menyebutkan bahwa salah satu fokus utama adalah mendorong partai politik melakukan verifikasi internal sejak dini guna menghindari data ganda dalam kepengurusan.

Pengalaman pada pemilu sebelumnya, banyak partai politik menunjukkan masih adanya kader yang tercatat di lebih dari satu partai.

“Supaya nanti dalam verifikasi partai politik oleh penyelenggara sudah betul-betul clear,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya pembenahan sistem informasi partai politik (Sipol) agar lebih terintegrasi dan mampu mendeteksi keanggotaan ganda secara otomatis.

“Harapannya tentu demokrasi di Kukar ini berjalan sinergis antara penyelenggara dengan partai politik,” tutupnya. (Kriz)